UKG 2015 Hanya Pemetaan Bukan Untuk Pemotongan TPG

Rencana Kemendikbud untuk melakukan kembali Uji Kompetensi Guru (UKG) mendapat penolakan keras dari Persatuan Guru Republik Indonesia karena dikhawatirkan akan dipakai dasar untuk memotong Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang selama ini telah diterima oleh para guru yang sudah disertifikasi. 

Menanggapi kekhawatiran tersebut, seperti dirilis situs Kemendikbud, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, uji kompetensi guru (UKG) pada tahun 2015 dilakukan untuk melakukan pemetaan dalam rangka memperoleh baseline tentang kompetensi guru. "Uji Kompetensi Guru ini untuk pemetaan, agar diperoleh baseline kompetensi guru," ujarnya ketika beraudiensi dengan perwakilan guru honorer dikantor Kemenpan-RB, Jakarta, (15/9/2015).

Menurutnya, tanggal 9 sampai 27 November tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah akan melakukan uji kompetensi guru kepada 3.015.315 orang, termasuk guru honorer. 

Ia mengatakan, selama ini Kemendikbud hanya memiliki potret UKG untuk 1,6 juta guru, yaitu guru yang sudah memiliki sertifikat dan yang akan disertifikat. Potret tersebut diperoleh setelah guru-guru melalui uji kompetensi awal (UKA) dan uji kompetensi guru (UKG). Pada uji kompetensi guru November ini, tutur Pranata, baseline tentang kompetensi guru yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan (Diklat).

Terkait tuntutan penghapusan Kepmen tentang Petunjuk Teknis Tunjangan Profesi Guru (TPG), para guru honorer menilai Kepmen tersebut membuat guru swasta atau non-PNS di sekolah negeri yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik sesuai dengan peruntukannya akan mendapatkan tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

" Tahun 2015 dialokasikan jumlah 282.895 guru swasta atau guru non-PNS dengan total anggaran Rp. 6.993 triliun, "katanya.